Amankan pemilu, Polrestro Tangerang libatkan 16.131 personel gabungan. Polres Metro Tangerang Kota melibatkan 16.131 personel gabung...
Amankan pemilu, Polrestro Tangerang libatkan 16.131 personel gabungan.
Polres Metro Tangerang Kota melibatkan 16.131 personel gabungan untuk operasi Mantap Brata Jaya 2023-2024 terkait pengamanan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polres Metro Tangerang kota.
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho setelah apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Jaya 2023-2024 di Mapolres Metro Tangerang Kota, Selasa, mengatakan personel gabungan sebanyak 16.131 personel terdiri dari 1.408 personel Polri, 450 personel TNI, 201 personel Satpol PP dan 13. 872 personel Linmas.
Pengamanan akan dilakukan personel gabungan berdasarkan indeks kerawanan Pemilu 2024 Polri bersama penyelenggara pemilu sedang memetakan kategori TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan.
"Hingga kini kita masih melakukan klarifikasi melalui pemilu sebelumnya baik itu PSU atau PSL atau indikator lain seperti jarak dan lokasi yang jauh dari Polres, Polsek maupun pos pengamanan,” kata kata Kapolres Kombespol Zain Dwi Nugroho.
Sementara itu Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta jajaran Polri tetap menjaga kondusifitas wilayah pada perhelatan Pileg, Pilpres dan dilanjutkan dengan Pilkada.
Hal itu karena operasi Mantap Brata di seluruh Indonesia akan berlangsung selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Personel yang dilibatkan juga diminta tetap pada netralitasnya dan siap untuk melakukan pengamanan.
"Diharapkan kepada seluruh anggota Polri bertugas di lapangan untuk dapat bersinergi dengan TNI dan stakeholder lainnya guna menciptakan Pemilu 2024 yang aman, lancar, sejuk dan damai," kata Wali Kota Arief.
Ia juga berharap penyelenggara pemilu 2024 di Kota Tangerang dapat berjalan dengan lancar, aman, sejuk dan damai. Lalu penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Berdasarkan perjalanan pelaksanaan pemilu sebelumnya Kota Tangerang kondusif. Dan yang harus diantisipasi adalah informasi yang bersifat provokasi dan berita-berita hoaks. Masyarakat tidak mudah percaya dan terpancing. Berdemokrasi dengan bijak karena bagaimanapun juga kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan dari pada kepentingan kelompok dalam rangka menjaga NKRI,” ujarnya.
Tidak ada komentar